PEMKAB HSU JAMIN KESEHATAN WARGANYA

Amuntai – Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) menjamin kesehatan warganya secara keseluruhan sejak lahir dan di manapun berada. Asalkan tercatat sebagai warga HSU, akan mendapatkan pelayanan kesehatan kelas III dari BPJS. Oleh karena itu, Pemkab HSU menyiapkan dana di APBD tahun 2019 kurang lebih 30 miliar rupiah.

Hal tersebut diutarakan Bupati HSU H Abdul Wahid HK saat memberikan arahan di hadapan para pejabat dan karyawan di lingkungan Pemkab HSU usai apel gabungan sekaligus penandatanganan perjanjian kerja BPJS Kesehatan dengan Bupati Hulu Sungai Utara di halaman Kantor Bupati HSU, Senin (28/1).

Bupati Wahid mengatakan, program kesehatan bagi seluruh masyarakat ini merupakan program utama dari pemerintah pusat sampai ke semua tingkatan, sehingga kewajiban pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menindaklanjuti hal tersebut dengan sebaik-baiknya.

Dengan ditandatanganinya kerjasama antara Pemkab HSU dan BPJS Kesehatan, maka dengan ini Hulu Sungai Utara menjadi Kabupaten ketiga di Kalimantan Selatan yang telah berkomitmen untuk memberikan jaminan kesehatan tersebut bersama Kabupaten HSS dan Kabupaten Balangan.

Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten HSU melalui BPJS Kesehatan berkomitmen memberikan jaminan kesehatannya secara semesta kepada seluruh masyarakat yang selama ini tergolong tidak mampu.

“Jika dihitung berdasarkan jumlah penduduk yang telah menerima Jaminan Kesehatan Nasional dan Kartu Indonesia Sehat adalah sebanyak 231.522 jiwa atau 100 % dari total penduduk HSU. Dengan itu seyogyanya tidak ada lagi permasalahan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan layanan kesehatan di semua sarana kesehatan yang ada di Kabupaten HSU,” terang Wahid.

Bupati Wahid juga mengimbau kepada seluruh masyarakat HSU untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Bagi Kepala Desa dan aparat desa lainnya diharapkan juga dapat memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat.

“Jika sakit, jangan segan-segan untuk segera berobat menurut jenjangnya di puskesmas hingga rujukan yang lebih tinggi, sesuai keperluannya,” kata Wahid.

Wahid juga berpesan kepada seluruh aparat desa agar dapat memberikan laporan data dari warganya, baik bagi warga yang telah meninggal dunia atau yang baru lahir, agar jumlah tanggungan jaminan kesehatan bagi pemerintah daerah dapat tepat sesuai dengan jumlahnya.

Seiring dengan itu, Kepala BPJS Cabang Barabai Sugianto berharap dengan adanya jaminan kesehatan ini, segala keluhan seluruh masyarakat mengenai pelayanan kesehatan dapat ditanggulangi, tinggal melaporkan data peserta jaminan kesehatan bagi yang belum terdaftar.

Sugianto menjelaskan, penerima jaminan kesehatan secara cuma-cuma dari pemerintah dengan penerima jaminan kesehatan secara mandiri tidak banyak perbedaan dari segi pelayanan, hanya saja ketentuan bagi penerima bantuan dari pemerintah saja yang sudah diatur dengan persyaratan tertentu.

“Bagi penerima jaminan kesehatan yang bersifat mandiri atau bantuan pemerintah tidak ada perbedaan yang besar dari segi pelayanan, akan tetapi bagi pengguna jaminan kesehatan mandiri dapat memilih kelasnya, baik kelas 1, 2, atau 3. Sementara bagi yang mendapatkan bantuan dari pemerintah hanya mendapatkan kelas 3, dan secara otomatis akan keluar dari bantuan pemerintah jika berpindah kelas,” tandasnya. (Diskominfo/wahyu)

Source: Website Hulu Sungai Utara

Selamat Datang di Website Bappelitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara